Cibinong|Berisikbogor.com- Dalam perspektif hukum pemberantasan korupsi, sprindik adalah dasar dimulainya penyidikan. Pengembangan perkara harus tetap bertumpu pada alat bukti dan prosedur hukum. Kamis,(27/8/2026).
Dalam praktiknya, penyidikan dapat membuka fakta baru dari pihak lain yang diduga terlibat, dugaan tindak pidana lain, hingga aliran uang hasil korupsi.
Di sinilah sprindik umum dapat dipandang lebih luas daripada OTT.
OTT umumnya diarahkan pada dugaan tindak pidana tertentu yang sedang diungkap, sementara penyidikan memberi ruang bagi aparat untuk membangun konstruksi perkara berdasarkan temuan yang berkembang.
Apalagi jika masuk rezim UU Tipikor dan UU TPPU, penelusuran tidak berhenti pada pelaku. Penyidik juga dapat mengejar aliran dana, penerima manfaat, serta aset yang diduga berasal dari tindak pidana.
Karena itu, ungkapan “sprindik umum lebih kejam daripada OTT” dapat menjadi kritik jurnalistik: bukan karena sprindik memberi kewenangan tanpa batas, melainkan karena perkara dapat berkembang semakin luas.
Namun ada batas tegas. Bertambahnya pihak yang diperiksa bukan berarti otomatis menjadi tersangka. Semua harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah.
Pada akhirnya, OTT menangkap peristiwa, penyidikan membongkar konstruksi perkara, dan TPPU mengejar uangnya. Ketiganya tetap harus tunduk pada hukum dan asas praduga tak bersalah. (Red)
