Cibinong|Berisikbogor.com — Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor mengalokasikan Rp549.854.262 untuk pemeliharaan rutin atau berkala kendaraan dinas operasional roda empat. Paket tersebut dilaksanakan melalui E-Purchasing dengan status kontrak. Selasa, (15/9/2026).
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, nilai kontrak itu layak diuji dari sisi kebutuhan dan manfaat. Persoalannya bukan semata besar-kecilnya anggaran, melainkan seberapa banyak kendaraan yang dirawat dan bagaimana biaya tersebut dihitung.
Dinas Pekerjaan Umum perlu menjelaskan jumlah kendaraan roda empat yang tercakup dalam kontrak. Jenis kendaraan, nomor aset, kondisi kendaraan, hingga rincian biaya pemeliharaan setiap unit semestinya dapat ditelusuri.
Tanpa rincian tersebut, publik sulit menilai apakah Rp549,85 juta telah disusun berdasarkan kebutuhan riil atau sekadar mengikuti pagu yang tersedia.
Dasar penetapan kebutuhan dan spesifikasi pemeliharaan juga menjadi bagian penting. Apakah berdasarkan kondisi fisik kendaraan, riwayat servis, usia kendaraan, jarak tempuh, standar biaya pemerintah atau hasil pemeriksaan teknis?
Rincian pekerjaan pun perlu dibuka. Misalnya, kendaraan mana yang membutuhkan servis berkala, penggantian suku cadang, perbaikan komponen, atau pekerjaan lainnya. Dengan begitu, hubungan antara kebutuhan kendaraan dan nilai kontrak dapat diuji secara wajar.
Bagaimana Dinas Pekerjaan Umum memastikan pekerjaan benar-benar dilakukan sesuai kontrak dan pembayaran hanya diberikan atas pekerjaan yang terealisasi?
Dalam situasi pemerintah daerah dituntut melakukan efisiensi, transparansi menjadi penting. Rp549,85 juta bukan hanya angka dalam sistem pengadaan. Di baliknya ada kendaraan, pekerjaan, suku cadang, dan pembayaran yang semestinya dapat diperiksa publik.
Yang perlu dijelaskan Dinas Pekerjaan Umum, berapa kendaraan yang dirawat, kendaraan apa saja, berapa biaya setiap unit. (Red)
