Cibinong|Berisikbogor.com – Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor mencatat 139 paket pengadaan dengan total nilai Rp7.276.205.720 pada Tahun Anggaran 2026. Nilai tersebut setara sekitar Rp7,27 miliar dari belanja yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah.
Angka itu memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar: apa saja yang dibeli, bagaimana proses pengadaannya, dan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat?
Data realisasi yang tersedia baru menunjukkan jumlah paket dan total nilai. Rincian mengenai jenis barang atau jasa, nilai setiap paket, penyedia, metode pengadaan, serta capaian pekerjaan belum terlihat dari data agregat tersebut. Senin, (14/9/2026).
Padahal, jumlah paket yang mencapai 139 membuat transparansi per paket menjadi penting. Nilai rata-rata secara matematis sekitar Rp52,35 juta per paket, meski angka tersebut bukan berarti setiap paket memiliki nilai yang sama.
Dalam situasi pemerintah daerah dituntut melakukan efisiensi anggaran, besarnya belanja tersebut layak diuji bukan hanya dari sisi kepatuhan prosedur, tetapi juga dari urgensi kebutuhan dan hasil yang diperoleh.
Pertanyaannya sederhana. Apakah seluruh paket tersebut benar-benar dibutuhkan? Apakah harga yang dibayarkan telah memberikan nilai terbaik bagi daerah? Dan apakah hasil pengadaan dapat diukur manfaatnya terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Bogor?
Tidak ada dasar untuk menyimpulkan adanya penyimpangan hanya dari jumlah paket dan nilai anggaran. Namun, data agregat juga belum cukup untuk menjawab apakah belanja tersebut sudah efisien.
Karena itu, keterbukaan atas rincian 139 paket menjadi penting. Publik berhak mengetahui bagaimana uang daerah sebesar Rp7,27 miliar tersebut dibelanjakan dan apa hasil akhirnya.
Ukuran keberhasilan anggaran semestinya bukan sekadar berapa banyak paket yang terealisasi, melainkan berapa besar manfaat yang diterima masyarakat dari setiap rupiah yang dibelanjakan. (Red)
