Cibinong|Berisikbogor.com – Pembangunan infrastruktur pemerintah tidak cukup hanya mengejar penyelesaian pekerjaan dan penyerapan anggaran. Mutu material, kesesuaian spesifikasi teknis, serta pengawasan konstruksi harus menjadi perhatian utama, termasuk dalam pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, dengan nilai proyek Rp12,388 miliar. Senin, (19/10/2026).
Dalam pekerjaan konstruksi, pemilihan material seperti buis beton dan U-Ditch tidak semestinya hanya mempertimbangkan harga. Produk yang memenuhi spesifikasi teknis, memiliki bukti pengujian mutu yang dapat diverifikasi, serta memenuhi ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) patut dipertimbangkan sesuai kebutuhan pekerjaan.
Material dengan mutu beton K-350 dapat menjadi pilihan apabila sesuai dengan desain dan spesifikasi teknis yang ditetapkan. Namun, angka mutu beton saja tidak cukup untuk menjamin kualitas produk. Dimensi, ketahanan, proses produksi, dan hasil pengujian juga perlu diperiksa.
Sertifikasi ISO pun perlu dilihat secara proporsional. Jenis sertifikat, ruang lingkup, dan masa berlakunya harus diverifikasi. Sertifikat sistem manajemen tidak otomatis membuktikan bahwa setiap produk telah memenuhi seluruh persyaratan teknis konstruksi.
Persoalan mutu material ini relevan dalam pengawasan proyek pemerintah, termasuk pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Gunung Sindur. Apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian pekerjaan struktur atau penggunaan material, temuan tersebut perlu diuji berdasarkan dokumen kontrak, gambar kerja, spesifikasi teknis, dan hasil pemeriksaan tenaga ahli.
Di sinilah peran konsultan pengawas dan pejabat pembuat komitmen (PPK) menjadi penting. Pengawasan bukan sekadar memeriksa kemajuan pekerjaan, melainkan juga memastikan pelaksanaan konstruksi sesuai dokumen kontrak dan persyaratan teknis yang berlaku.
Dari sisi pengadaan, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menjadi landasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah. Prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel harus menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.
Ketentuan penggunaan produk dalam negeri dan TKDN juga perlu diterapkan sesuai peraturan yang berlaku. Namun, hal tersebut tidak berarti setiap proyek wajib menggunakan produk dengan merek atau spesifikasi tertentu tanpa mempertimbangkan kebutuhan teknis pekerjaan.
Publik berhak memperoleh penjelasan, apakah material yang digunakan telah sesuai spesifikasi? Apakah hasil pengujian mutu tersedia? Bagaimana pengawasan terhadap pekerjaan struktur dilaksanakan? Dan apakah setiap tahapan pekerjaan telah diperiksa sebelum dilanjutkan?
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan terhadap pelaksana proyek. Sebaliknya, itu merupakan bagian dari kontrol publik terhadap pembangunan yang menggunakan anggaran negara.
Dengan nilai proyek mencapai Rp12,388 miliar, transparansi mengenai spesifikasi material dan pelaksanaan pengawasan menjadi penting. Pemerintah daerah, PPK, konsultan pengawas, dan penyedia jasa perlu memastikan bahwa kualitas bangunan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
Anggaran besar harus menghasilkan bangunan yang memenuhi standar, bukan sekadar proyek yang selesai di atas kertas. Mutu material harus teruji, pengawasan harus berjalan, dan setiap dugaan ketidaksesuaian perlu dijawab dengan data serta pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. (Red)
